Aliran Air Mulai Sampai BKG 36, Pemkab Bekasi Kejar Normalisasi Irigasi

Gentra.id-BEKASI — Air yang ditunggu para petani di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, perlahan mulai bergerak lebih jauh melalui jaringan irigasi Bendung Kedung Gede (BKG). Setelah proses normalisasi dikebut pemerintah daerah, aliran air kini telah menjangkau kawasan BKG 36.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi memperbaiki distribusi air ke lahan pertanian di wilayah hilir. Sebelumnya, sejumlah saluran mengalami gangguan akibat sedimentasi dan tumbuhan air yang menghambat aliran.

Persoalan itu menjadi semakin penting karena Pebayuran merupakan salah satu kawasan pertanian di Kabupaten Bekasi yang membutuhkan kepastian pasokan air untuk menjaga keberlangsungan aktivitas budidaya padi.

melansir laman Pemkab Bekasi, Normalisasi dilakukan pada jaringan Saluran Sekunder (SS) Bendung Kedung Gede. Pekerjaan mencakup pembersihan eceng gondok, pengerukan sedimentasi, hingga pendalaman saluran menggunakan alat berat.

Pada awal September 2026, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja meninjau langsung progres pekerjaan di sejumlah titik, antara lain BKG 15, 17, 20 dan 30.

Saat itu, pemerintah daerah mengejar agar kapasitas saluran kembali meningkat sehingga air dapat bergerak menuju kawasan BKG 34 hingga BKG 38 yang sebelumnya mengalami kekurangan pasokan.

“Progresnya selama dua minggu semenjak saya sebelumnya datang ke sini melihat sekarang sudah ada perkembangan yang signifikan,” kata Asep saat meninjau normalisasi saluran.

Di BKG 17, misalnya, eceng gondok yang sebelumnya menutupi permukaan saluran telah dibersihkan. Sementara di BKG 20, pekerjaan masih diarahkan pada pembuatan tanggul sekaligus pendalaman saluran.

Targetnya bukan sekadar membuat air kembali mengalir, tetapi memastikan debit yang tersedia mampu menjangkau wilayah pertanian di bagian hilir.

“Ke depan bisa menampung banyak debit air. Tujuannya agar air itu bisa mengalir ke BKG 34, 35, 36, 37, 38 yang mana lokasi itu minim air,” ujar Asep dikutip portal resmi Pemkab Bekasi

Kini, perkembangan aliran hingga BKG 36 menunjukkan bahwa pekerjaan normalisasi mulai memberikan dampak terhadap jangkauan distribusi air. Namun, persoalan irigasi di Pebayuran tidak berhenti pada saluran sekunder.

Kondisi jaringan tersier juga menjadi bagian penting. Dalam peninjauan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Desa Karangharja, Pebayuran, pada 26 September 2026, ditemukan masih adanya kawasan persawahan yang mengalami kekeringan akibat jaringan tersier tidak berfungsi optimal.

Kementerian PU menyebut sedimentasi dan minimnya pemeliharaan menjadi salah satu persoalan yang menghambat distribusi air hingga ke lahan petani. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa air yang sudah bergerak melalui saluran sekunder tetap membutuhkan jaringan tersier yang berfungsi agar benar-benar sampai ke petak sawah.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi menargetkan normalisasi kawasan Rancasuar pada SS Kedung Gede dapat diselesaikan sekitar satu bulan.

“Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan clear di daerah Rancasuar di SS Kedung Gede,” kata Asep.

Persoalan air di Pebayuran pada akhirnya memperlihatkan hubungan antara kondisi infrastruktur irigasi dan kehidupan petani. Ketika saluran tersumbat atau mengalami sedimentasi, persoalannya bukan hanya air yang berhenti di satu titik, tetapi juga lahan pertanian yang kehilangan pasokan.

Karena itu, normalisasi saluran sekunder dan pembenahan jaringan tersier harus berjalan beriringan. Air yang telah berhasil didorong hingga BKG 36 menjadi perkembangan penting, tetapi keberhasilannya baru benar-benar terasa ketika pasokan tersebut mampu mencapai lahan pertanian secara merata.

Bagi petani Pebayuran, setiap meter aliran air yang bergerak menuju hilir membawa arti yang lebih besar: harapan agar sawah kembali mendapatkan pasokan dan musim tanam tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.

Di tengah target menjaga produksi pangan, pembenahan jaringan irigasi menjadi pekerjaan yang tidak bisa berhenti pada pengerukan saluran. Pemeliharaan rutin, pengawasan jaringan hingga tingkat tersier, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian yang menentukan apakah air akan terus mengalir sampai ke sawah.