Krisis Air di Tasikmalaya Makin Parah, 4.771 Warga Terdampak Kekeringan, Pemkab Tetapkan Status Siaga Darurat

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni Akhmad Sahroni, menjelaskan bahwa penetapan status siaga bertujuan mempercepat mobilisasi sumber daya pemerintah agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak berkurangnya curah hujan yang menyebabkan sejumlah mata air dan sumur warga mulai mengering. Sebagai langkah darurat, BPBD bersama pemerintah kecamatan telah melakukan identifikasi sumber-sumber air bersih yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemetaan tersebut dilakukan agar distribusi bantuan air bersih bisa berlangsung lebih efektif dan menjangkau daerah yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan pasokan air bersih tetap tersedia selama musim kemarau berlangsung. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengerahkan BPBD dan PDAM untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah juga menyiapkan bantuan pompa air bagi lahan pertanian yang mulai mengalami kekeringan agar dampak ekonomi terhadap petani dapat ditekan. Di sisi lain, BPBD juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyatakan bahwa fenomena kekeringan di Tasikmalaya merupakan bagian dari meningkatnya bencana hidrometeorologi kering di sejumlah daerah di Indonesia. BNPB mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbarui pemetaan wilayah rawan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Namun demikian kondisi ini menjadi peringatan bahwa penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan distribusi air bersih. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat strategi jangka panjang, seperti konservasi daerah resapan air, pembangunan infrastruktur penyimpanan air, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan agar masyarakat tidak terus mengalami krisis serupa setiap musim kemarau.

Masyarakat yang Membutuhkan Distribusi Air Bersih, Berikut ini Alur  Permohonan Bantuanya yang dirilis oleh BPBD Tasikmalaya: 

1. Masyarakat melaporkan kepada pihak desa

Warga yang mengalami kesulitan air bersih melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa.

2. Desa membuat surat permohonan pendistribusian air bersih

-Pemerintah desa menyusun surat permohonan distribusi air bersih yang telah diketahui oleh Camat.

-Surat ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

-Surat permohonan memuat data:

1. Lokasi (kampung, RT/RW, desa, kecamatan).

2. Jumlah KK dan jiwa terdampak.

3. Lahan pertanian/perkebunan (Ha), sungai, dan irigasi (jika ada).

3. Surat diterima oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya

BPBD menerima dan memverifikasi surat permohonan yang diajukan.

4. Input data dan penjadwalan pengiriman BPBD menginput data permohonan dan menyusun jadwal pengiriman bantuan air bersih. 5. Pelaksanaan pendistribusian BPBD melaksanakan distribusi air bersih ke lokasi terdampak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Catatan: Pendistribusian air bersih diurutkan berdasarkan surat yang masuk atau diterima oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya.