Jabar Luncurkan FLOWER, Strategi Baru Tekan Sampah Pangan

Gentra.id-BANDUNG – Makanan yang tersisa di piring mungkin terlihat kecil ketika berakhir di tempat sampah. Namun, jika sisa dari rumah tangga, restoran, hotel, pasar, industri, hingga rantai distribusi dikumpulkan dalam skala satu kawasan, jumlahnya berubah menjadi persoalan lingkungan yang tidak sederhana.

Di Jawa Barat, persoalan itu kini ditempatkan dalam agenda yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular serta Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025–2045.

Melansir portal Propinsi Jabar, Program tersebut diarahkan untuk mengurangi susut dan sisa pangan atau food loss and waste (FLW), mulai dari tahap produksi, distribusi, pengolahan hingga konsumsi. Jawa Barat dipilih sebagai wilayah percontohan karena memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam pengurangan susut dan sampah pangan.

Angkanya memberikan gambaran mengenai besarnya persoalan. Mengacu pada studi Bappenas tahun 2024 yang dikutip Pemerintah Provinsi Jawa Barat, susut pangan menyumbang 47,79 persen dari FLW di tingkat provinsi.

Sementara itu, kawasan Bandung Raya disebut menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun. Besarnya angka tersebut tidak lepas dari karakter Bandung Raya sebagai kawasan metropolitan dengan aktivitas penduduk, ekonomi, perdagangan, jasa, pariwisata, dan konsumsi pangan yang tinggi.

Portal Jabar mencatat, Bandung Raya diperkirakan dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan menerima sekitar 7,7 juta wisatawan pada 2023. Aktivitas tersebut membuat persoalan pangan tidak berhenti ketika makanan sampai ke meja makan. Ada rantai panjang sebelumnya—produksi, pengangkutan, distribusi dan pengolahan—yang juga menentukan berapa banyak pangan yang akhirnya benar-benar dikonsumsi dan berapa banyak yang terbuang.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, program tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai bagaimana sampah makanan dibuang. Lebih jauh, masyarakat didorong membangun kesadaran, tanggung jawab, serta inovasi untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab sejak dari produksi hingga konsumsi.

“Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular,” ujar Teguh usai peluncuran program di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).

Sampah makanan memenuhi hilir

Persoalan semakin terasa ketika pangan yang terbuang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna menyebut sampah makanan menjadi salah satu tantangan serius yang harus ditangani.

“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna sebagaimana dikutip Portal Jabar.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena sistem pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya menghadapi tekanan, termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang dalam keterangan Pemprov Jabar disebut hampir mencapai kapasitas maksimal.

Karena itu, pengurangan sampah pangan tidak cukup dilakukan setelah makanan menjadi sampah. Intervensi perlu dilakukan sejak dari sumbernya, yakni sebelum pangan terbuang dan sebelum masuk ke sistem pengelolaan sampah.

Dengan pendekatan tersebut, program FLOWER mencoba melihat persoalan secara menyeluruh. Pangan tidak hanya dilihat sebagai barang yang berpindah dari produsen kepada konsumen, tetapi sebagai bagian dari sebuah rantai nilai yang menggunakan sumber daya, energi, lahan, air dan tenaga manusia.

Dari pangan menuju ekonomi sirkular

Program FLOWER merupakan bagian dari program regional yang didanai IKEA Foundation dan mencakup India, Meksiko, serta Uganda. Pendekatan yang digunakan adalah foodshed, yakni melihat seluruh rantai nilai pangan dalam wilayah tertentu, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045.

Ada lima sektor prioritas dalam RAN-ES, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta ritel khususnya kemasan plastik. Kelima sektor tersebut disebut merepresentasikan hampir sepertiga PDB Indonesia dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019.

Jawa Barat kemudian menambahkan dua sektor unggulan daerah, yaitu kertas dan otomotif, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program. Pemerintah, sektor swasta dan kalangan akademisi akan dilibatkan untuk membangun koordinasi dan mencegah program berjalan sendiri-sendiri.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Jabar juga merencanakan pembentukan Project Steering Committee (PSC) untuk mengarahkan pelaksanaan program dan memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi daerah.

Pada akhirnya, persoalan sampah pangan membawa pesan yang sederhana tetapi panjang konsekuensinya: makanan yang terbuang bukan sekadar benda yang hilang dari piring.

Di balik sepotong nasi, sayuran, buah atau makanan yang berakhir di tempat sampah, ada air, lahan, energi, tenaga manusia, biaya distribusi dan proses produksi yang ikut terbuang.

Jawa Barat kini mencoba memutus rantai pemborosan tersebut dari hulu. Bukan hanya dengan mengelola sampah yang sudah muncul, tetapi dengan berusaha memastikan semakin sedikit pangan yang berubah menjadi sampah.