Bupati Tasikmalaya Lantik Komisaris Utama BPR Artha Galunggung

Gentra.id-Tasikmalaya – Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu agenda yang kembali ditekankan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu mengemuka saat Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, melantik Yedi Rahmat, sebagai Komisaris Utama PT BPR Artha Galunggung (Perseroda), Selasa (1/9/2026).

Pelantikan berlangsung di Gedung Putih Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya. Yedi Rahmat dipercaya mengemban tanggung jawab dalam jajaran pengawasan salah satu BUMD yang bergerak di sektor perbankan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan PT BPR Artha Galunggung bukan sekadar lembaga keuangan milik daerah. BPR diharapkan mampu mengambil bagian dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui akses layanan perbankan dan pembiayaan.

Cecep mengatakan, PT BPR Artha Galunggung memiliki posisi strategis, terutama dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, posisi komisaris utama dinilai memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan berjalan dengan tata kelola yang baik.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Komisaris Utama diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan tata kelola perusahaan berlangsung secara profesional, sehat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah proses konsolidasi BPR di Kabupaten Tasikmalaya. Konsolidasi tidak hanya menyangkut penguatan kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Cecep berharap proses konsolidasi BPR dapat berlangsung secara tertib sehingga menghasilkan lembaga perbankan daerah yang lebih kuat dan sehat.

“Saya berharap konsolidasi ini dapat berjalan secara tertib dan menghasilkan BPR yang semakin kuat, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” kata Cecep.

Bukan Sekadar Perubahan Struktur

Penunjukan komisaris utama menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan daerah. Fungsi pengawasan menjadi salah satu kunci agar aktivitas BPR tetap berjalan sesuai ketentuan sekaligus mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan BPR daerah tidak berhenti pada persoalan internal perusahaan. Kemampuan menjangkau masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi bagian penting dari kontribusi yang diharapkan pemerintah.

Akses pembiayaan yang lebih luas dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pelaku usaha mengembangkan aktivitas ekonominya. Pada titik inilah BPR dituntut tidak hanya sehat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Dengan mandat tersebut, konsolidasi BPR di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan tidak berhenti sebagai penataan organisasi. Pemerintah daerah ingin proses tersebut bermuara pada peningkatan kualitas layanan dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian masyarakat.

Pelantikan Yedi Rahmat pun membawa tanggung jawab baru untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif di tengah agenda penguatan PT BPR Artha Galunggung.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala OJK Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, jajaran perangkat daerah, serta unsur BUMD.