Demo di DPRD Sumedang, Massa Desak Dugaan Kekerasan Wakil Bupati Diusut

Gentra.id-SUMEDANG — Suasana di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang kembali menjadi ruang bagi suara masyarakat. Pada Kamis (3/9/2026) sore, massa menggelar aksi unjuk rasa menyikapi polemik yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila.

Aksi tersebut muncul setelah isu dugaan pelecehan, penganiayaan, dan persoalan lain yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

Dari informasi yang beredar dalam aksi, massa membawa enam poin tuntutan. Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta agar persoalan tersebut diusut secara tuntas melalui proses yang terbuka, transparan, dan objektif.

Massa juga meminta agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap siapa pun yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Penanganan kasus, menurut tuntutan yang disampaikan, harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang disebut sebagai korban.

Desakan itu menunjukkan bahwa polemik yang semula berkembang di ruang digital kini telah bergeser menjadi persoalan publik yang mendapat perhatian organisasi masyarakat dan elemen warga Sumedang.

DPRD Diminta Tidak Tinggal Diam

Gedung DPRD menjadi salah satu titik yang didatangi massa karena lembaga legislatif dianggap memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sebelumnya, Forum Ormas Masyarakat Peduli Sumedang (FORMAS) juga telah mendatangi DPRD Sumedang untuk menyampaikan aspirasi terkait isu yang menyeret nama Fajar Aldila. Dalam audiensi pada Rabu (2/9/2026), DPRD menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan tim investigasi dan melakukan pengawasan terhadap proses administrasi yang berkaitan dengan aparatur berinisial R.

DPRD juga meminta Bupati Sumedang memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai isu dugaan pelecehan dan penganiayaan yang berkembang. DPRD turut meminta Wakil Bupati Sumedang menahan diri dari pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.

Langkah tersebut menjadi penting karena informasi mengenai kasus ini berkembang cepat di media sosial, sementara sejumlah pihak yang namanya dikaitkan dengan isu tersebut memberikan keterangan berbeda.

Wabup Bantah Tuduhan

Di tengah tekanan publik, Fajar Aldila sebelumnya telah membantah tuduhan dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap sekretaris pribadinya yang disebut berinisial R.

Fajar menyatakan siap memberikan keterangan kepada tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga menyambut pemeriksaan tersebut agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dilihat berdasarkan fakta, bukan asumsi.

Sementara itu, R yang disebut sebagai sekretaris pribadi Fajar juga diberitakan membantah mengalami pelecehan, penganiayaan maupun penyekapan. Keterangan tersebut semakin membuat publik menunggu hasil pemeriksaan resmi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Karena itu, tudingan yang beredar hingga kini masih harus ditempatkan sebagai dugaan, bukan fakta yang telah terbukti.

Pemprov Jabar Bentuk Tim Investigasi

Polemik tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim investigasi untuk menelusuri informasi yang beredar dan meminta persoalan tersebut dilihat secara objektif.

Dedi meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses investigasi selesai. Pemerintah provinsi ingin fakta mengenai persoalan tersebut disusun berdasarkan pemeriksaan, bukan opini maupun asumsi yang berkembang di ruang publik.

Fajar sendiri menyatakan kesediaannya diperiksa oleh tim investigasi tersebut. Sikap itu membuka ruang bagi penyelesaian polemik melalui mekanisme pemeriksaan resmi.

Publik Menunggu Fakta

Kini, aksi di depan Gedung DPRD Sumedang menjadi gambaran bahwa publik tidak hanya membutuhkan pernyataan dari masing-masing pihak, tetapi juga kejelasan mengenai fakta sebenarnya.

Di satu sisi, massa meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai isu yang berputar di media sosial. Di sisi lain, pihak yang dituding telah membantah tuduhan yang beredar.

Situasi semacam ini membuat proses investigasi menjadi titik penting. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang selama beberapa hari terakhir memenuhi ruang publik Sumedang.

Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar siapa yang berbicara paling keras. Yang dibutuhkan adalah proses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan memberikan kepastian berdasarkan fakta.

Sampai hasil investigasi resmi disampaikan, seluruh pihak tetap perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.