Dibentuknya BP Danantara: Harapan Baru atau Risiko Baru?

Gentra.id- Pemerintah segera meresmikan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 besok, sebagai langkah strategis dalam mengonsolidasikan ekonomi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nama Danantara sendiri merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang berarti "kekuatan masa depan Nusantara". Prabowo Subianto langsung memberikan nama ini untuk mencerminkan visinya dalam pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Mengelola Tujuh BUMN Besar

Sebagai lembaga investasi dan pengelolaan aset, Danantara akan menaungi tujuh BUMN besar yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, yaitu:

1. Perbankan: Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
2. Energi: Pertamina dan PLN.
3. Telekomunikasi: Telkom.
4. Pertambangan: MIND ID.

Danantara meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pengelolaan yang lebih terstruktur.

Skala Besar dengan Model Temasek

Pemerintah memproyeksikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan estimasi pengelolaan aset mencapai 900 miliar dolar AS (sekitar Rp14.611 triliun). Pemerintah menyiapkan 20 miliar dolar AS (sekitar Rp324 triliun) sebagai dana awal untuk membiayai berbagai proyek strategis. Meliputi energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Model pengelolaan Danantara mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

Tugas dan Kewenangan Strategis

Berdasarkan Pasal 3E Undang-Undang yang mengatur Danantara, lembaga ini memiliki peran utama dalam pengelolaan BUMN. Beberapa kewenangan utama Danantara antara lain:

1. Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal.
2. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan.
3. Membentuk holding investasi dan holding operasional dalam ekosistem BUMN.
4. Menyetujui penghapusan tagihan atas aset BUMN berdasarkan usulan holding terkait.
5. Mengesahkan dan mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada DPR RI.

Danantara menjanjikan potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik. Jika pengelolaannya buruk, Danantara berisiko mengalami kegagalan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam pidatonya pada HUT Partai Gerindra, 15 Februari 2025, Prabowo Subianto mengajak mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan untuk mengawasi pengelolaan Danantara. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa keterbukaan dan akuntabilitas akan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana investasi ini.