Publik dan Berbagai Tokoh Nasional Apresiasi Kepemimpinan Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi

Gentra.id-TASIKMALAYA — Kepemimpinan Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh nasional di tengah hasil riset Gentra Data yang menunjukkan kecenderungan sentimen positif terhadap kinerja kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya.

Apresiasi tersebut mencakup peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mengamankan kegiatan keagamaan dengan tetap memperhatikan hak konstitusional warga negara.

Hasil riset Gentra Data mencatat sentimen positif terhadap Polres Tasikmalaya mencapai 51,6 persen. Sementara itu, sentimen netral tercatat sebesar 29 persen dan sentimen negatif sebesar 19,4 persen.

Data tersebut menggambarkan bahwa percakapan publik yang dianalisis lebih banyak memuat respons positif, meskipun masih terdapat kritik, keresahan, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Dalam analisis yang sama, figur pimpinan menjadi salah satu aspek yang menonjol. CEO Gentra.id, Usama Ahmad Rizal, menjelaskan bahwa sebanyak 73,13 persen dari volume sentimen positif yang dianalisis terkonsentrasi pada interaksi yang merujuk langsung pada figur pimpinan. Dalam pemetaan penyebutan tersebut, istilah formal "Kapolres" tercatat sebesar 49,1 persen, sedangkan sapaan "Komandan" mencapai 34,5 persen.

Rizal memaparkan temuan itu dalam kegiatan Sharing Session bertajuk "Menata Ekosistem Daerah: Membangun Stabilitas dan Ekonomi Inklusif melalui Kolaborasi Pentahelix" di Hotel Alhambra, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/10/2026).

"Data ini memperlihatkan bahwa figur pimpinan memiliki tempat tersendiri dalam percakapan publik mengenai kepolisian. Namun, angka 73,13 persen perlu dibaca secara tepat, yakni sebagai konsentrasi volume sentimen positif yang merujuk pada figur pimpinan, bukan persentase seluruh masyarakat yang mendukung Kapolres," kata Rizal.

Menurutnya, komentar positif yang teridentifikasi dalam analisis tersebut mencakup dukungan terhadap pimpinan dan personel kepolisian, apresiasi atas kehadiran polisi di lapangan, serta dukungan terhadap penindakan berbagai gangguan ketertiban, seperti geng motor, knalpot bising, juru parkir liar, dan premanisme. Selain itu, terdapat harapan agar penegakan aturan dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, percakapan netral memuat pertanyaan, informasi lokasi, dan saran penyelesaian persoalan. Adapun sentimen negatif mencerminkan keresahan terhadap gangguan keamanan, tuntutan penindakan yang lebih luas, kritik terhadap cara penegakan aturan, serta persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan lintas instansi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa apresiasi publik perlu berjalan beriringan dengan evaluasi. Bagi Rizal, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui figur pimpinan, tetapi harus diperkuat melalui kualitas pelayanan personel, transparansi, profesionalisme, dan konsistensi penegakan hukum.

Kompolnas: Keamanan Menjadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

Perspektif serupa disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Gufron Mabruri. Ia menilai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan ekonomi daerah.

Menurut Gufron, situasi yang aman dan kondusif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonominya. Kepastian keamanan juga mendukung kelancaran perdagangan, distribusi barang, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

"Keamanan dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Ketika situasi wilayah terjaga dengan baik, masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonominya, dan berbagai potensi daerah bisa dikembangkan secara optimal," kata Gufron.

Ia menjelaskan, peran kepolisian dalam pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketertiban, dan respons terhadap berbagai persoalan keamanan.

Meski demikian, Gufron mengingatkan bahwa hasil riset sentimen digital perlu ditempatkan secara proporsional. Persepsi yang terekam dalam percakapan digital dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan institusi kepolisian.

Kepercayaan publik, menurutnya, harus terus dipelihara melalui pelayanan profesional, pendekatan humanis, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Gentra Data yang memperlihatkan adanya dukungan sekaligus kritik masyarakat terhadap kepolisian. Artinya, stabilitas keamanan tidak cukup diukur dari minimnya gangguan atau banyaknya apresiasi, tetapi juga dari kemampuan institusi merespons keluhan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang adil.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, kepemimpinan AKBP Ade Papa Rihi bersama jajaran Polres Tasikmalaya diharapkan dapat terus memperkuat keamanan wilayah sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang terukur.

Kemenag Apresiasi Pengamanan Kegiatan Keagamaan

Apresiasi terhadap kepemimpinan AKBP Ade Papa Rihi juga disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar. Ia menilai upaya kepolisian dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Tasikmalaya, termasuk pengamanan kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), merupakan bagian penting dari pemeliharaan ketertiban sekaligus perlindungan terhadap hak warga negara.

Menurut Gugun, pengamanan kegiatan keagamaan membutuhkan profesionalisme, pendekatan proporsional, komunikasi yang baik, serta koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan masyarakat.

"Pengamanan kegiatan keagamaan membutuhkan pendekatan yang profesional, proporsional, dan mengedepankan komunikasi. Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menjaga situasi tetap kondusif sehingga kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib," kata Gugun, Minggu (18/10/2026).

Dalam konteks pelaksanaan Jalsah Salanah JAI di Desa Tenjowarongin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, koordinasi lintas pihak menjadi bagian penting untuk mencegah potensi gangguan dan menjaga suasana tetap damai.

Gugun menegaskan, pemeliharaan keamanan perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, keberhasilan pengamanan kegiatan keagamaan tidak semata-mata dilihat dari kelancaran acara, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak konstitusional masyarakat.

"Keamanan dan kerukunan harus berjalan beriringan. Kita berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog, menghormati hukum, dan menjaga Tasikmalaya tetap damai bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Apresiasi tersebut menempatkan pemeliharaan keamanan dalam konteks yang lebih luas. Kepolisian tidak hanya dituntut mencegah gangguan ketertiban, tetapi juga memastikan kehadirannya memberikan rasa aman bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Apresiasi Harus Diikuti Evaluasi dan Kolaborasi

Jika ditarik dalam satu kerangka, hasil riset Gentra Data, pandangan Kompolnas RI, dan apresiasi Staf Khusus Menteri Agama RI memperlihatkan tiga dimensi penting dalam menilai kinerja kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya.

Pertama, persepsi publik menjadi salah satu indikator untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kehadiran dan pelayanan kepolisian.

Kedua, stabilitas keamanan berkontribusi terhadap terciptanya ruang sosial dan ekonomi yang kondusif.

Ketiga, pemeliharaan keamanan harus tetap berlandaskan profesionalisme, keadilan, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Keamanan yang terjaga dapat mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial. Namun, kepercayaan publik akan lebih kuat apabila masyarakat juga merasakan pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, serta perlakuan yang adil dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan Sharing Session tersebut, Rizal menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Kolaborasi antarpihak diperlukan agar pemeliharaan keamanan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama membangun daerah yang inklusif.

"Stabilitas daerah bukan hanya soal menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih jauh, stabilitas harus menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan, aktivitas ekonomi, dan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi penting," pungkas Rizal.

Dengan demikian, apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan kepolisian secara berkelanjutan.

Dukungan publik, stabilitas keamanan, dan penghormatan terhadap hak warga negara perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya yang aman, inklusif, serta memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial yang harmonis.